SUDAH SIAPKAH KITA MENGEMBANGKAN E-GOVERNMENT ?

(Muhammad Safri Lubis, Medan, Surat Kabar Harian Analisa, 5-6 October 2006) 

Akhir-akhir ini kita dapat membaca dari berbagai surat kabar, berita tentang pemberitahuan prakualifikasi seleksi umum pengadaan jasa konsultasi yang bersumber dari dana APBD dari berbagai daerah, salah satunya tentang pengembangan e-government. Hal ini patut kita hargai, dimana pemerintahan propinsi/kabupaten/kota tersebut telah berniat memulai mengaplikasikan system e-government di daerahnya. Walaupun telah cukup lama didengung-dengungkan, masih banyak masyarakat belum mengenal dengan jelas apa yang dimaksud dengan e-government itu sendiri dan bagaimana sistem tersebut diaplikasikan. Sistem ini mulai berkembang secara signifikan selaras dengan berkembangnya teknologi informasi. Di berbagai Negara maju, sistem ini sudah memasuki generasi kedua dan ketiga atau integrasi dari berbagai teknologi pendukung yang ada serta pengembangan lebih lanjut, sedangkan di berbagai negara berkembang, e-government masih berupa hal baru yang sedang dikembangkan, bahkan di beberapa negara, system ini masih ditahap paparan ide dan perencanaan. Artikel ini mencoba memberikan gambaran bagaimana kita semua (pemerintah, praktisi dan pemerhati teknologi informasi serta masyarakat) dapat menilai bersama atas kesiapan kita untuk mengembangkan sistem e-government tersebut. Berdasarkan hasil kajian dari Pacific Council International Policy (PCIP) (http://www.pacificcouncil.org) pada April, 2002, Roadmap for E-government in the Developing World, 10 Questions E-government Leaders Should Ask Themselves, ada sepuluh poin penting untuk menilai kesiapan semua pendukung yang ada dalam pengembangkan e-government tersebut dan diharapkan poin-poin ini menjadi koridor untuk memfokuskan maksud dan tujuan dari pengembangan itu sendiri.

PERUBAHAN PARADIGMA

Sebelum kita membahas lebih lanjut dari e-government ini ada baiknya kita mengetahui apa sebenarnya defenisi dari e-government tersebut. Menurut The World Bank Group: “E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) those have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government”.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pengaplikasian system e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lainnya (masyarakat, bisnis dan pemerintahan lainnya). Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business Enterprises), B2G (Business to Government), G2G (inter-agency relationship) dan G2E (Government to Employees). Jadi jelas, e-government bukan hanya pengaplikasian perangkat komputer dan pendukung lainnya saja tetapi membangun sebuah sistem baru yang lebih baik. Tetapi di Indonesia, sistem e-government lebih dipandang dari sisi kacamata telematikanya saja, sedangkan aspek nontelematikanya seperti model pendanaan, kemitraan public-private, perubahan organisasi dan tatalaksana pemerintahan, SDM yang melek teknologi dan skenario perubahan aktifitas pemerintahan yang berbasis kertas ke paperless, sedikit banyak terlupakan. Sebaliknya di arena internasional, pendekatan pembangunan e-government justru  dititikberatkan ke persoalan  reformasi birokrasi  dan  peningkatan pelayanan publik. Jadi, dapat dikatakan bahwa e-government hanyalah sasaran antara. Artinya,  yang  dituju  bukan  e-government-nya,  tetapi  kondisi pemerintahan yang bersih, transparan, melayani warga tanpa diskriminasi, murah, efisien, dan sebagainya, yang menjadi  representasi  dari public good governance.

BEBERAPA KENDALA-KENDALA PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Beberapa kendala yang biasa terjadi dalam pengembangan e-government terutama di Indonesia:

SEPULUH FAKTOR ANALISA PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Adapun kesepuluh pertanyaan yang berupa faktor-faktor yang dapat digunakan dalam menganalisa pengembangan dari system e-government tersebut dapat dilihat di bawah ini:

Why are we pursuing e-government?

Seperti yang telah digambarkan diatas tentang e-government, e-government adalah sebuah transformasi perubahan kearah yang lebih baik, sedangkan teknologi hanyalah sebuah alat untuk mendukung tujuan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa e-government bukanlah jalan pintas atau shortcut dari segala keuntungan yang diharapkan dengan pengembangan itu sendiri. Sehingga pengembangan e-government di masing-masing daerah dapat saja berbeda seperti halnya juga antara satu negara dengan negara lainnya. Karena itu, adapun langkah pertama yang harus dilaksanakan adalah membangun sebuah blue-print dari system pengembangan e-government baik di tingkat nasional maupun daerah, karena jika system ini dikembangkan hanya secara partial, kemungkinan besar maksud dan tujuan dari pembangunan tersebut tidak akan tercapai dengan baik.

Do we have a clear vision and priorities for e-government?

Setelah memutuskan untuk memanfaatkan e-government dalam system pemerintahan, adapun langkah selanjutnya ialah penentuan visi dan prioritas pengembangan. Dalam satu Negara, pengembangan e-government di masing-masing daerah dapat berbeda satu sama lain. Pemerintah pusat hanya perlu membuat sebuah blue-print dari pengembangan e-government dan menyiapkan berbagai perangkat pendukung seperti peraturan-peraturan dan kebijakan yang mendukung bagi pengembangan system tersebut. Sebaliknya, masing-masing daerah bebas menentukan visi dan prioritas pengembangan yang hendak mereka lakukan berdasarkan blue print tersebut. Misalnya, di daerah yang berpenduduk sangat padat, pengembangan e-government mungkin lebih dititikberatkan ke bidang kependudukan dibanding unsur-unsur lainnya. Satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa penentuan visi dan prioritas ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga menengah dan panjang.

What kind of e-government are we ready for?

Karena berbeda daerah tentunya berbeda visi dan prioritas dari pengembangan e-government tersebut, satu hal yang paling penting adalah kesiapan dari pengembangan infrastruktur, kerangka hukum penunjang dan SDM yang akan mengembangkannya serta kestabilan pemerintahan, agar pengembangan tersebut tidak terputus ditengah jalan karena gangguan-gangguan yang ada. Selain itu pengembangan e-government ini hendaknya mulai disosialisasikan ke masyarakat sejak dini, apalagi nantinya system ini akan melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga perlu dilakukan studi kelayakan sebelum pengembangan tersebut dilaksanakan. Selain itu kesiapan dari para aparat pemerintahan yang nantinya sedikit banyak bertugas sebagai operator dari system yang dibangun. Serta yang terakhir adalah kesiapan dana untuk mengembangan system e-government tersebut.

Is there enough political will to lead the e-government effort?

Karena pengembangan sebuah e-government nantinya akan membawa perubahan yang sangat signifikan, baik dalam sistem pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, serta biasanya membutuhkan biaya yang sangat besar dan hasilnya belum tentu memberikan perubahan yang secara drastic, karena itu dibutuhkan dukungan dari pemegang kekuasaan tertinggi untuk mendukung secara total dalam pengembangannya. Selain itu diharapkan, pengembangan yang ada tidak terganggu dengan pergantian kepemimpinan. Karena itu diperlukan dukungan yang total baik dari pemegang kekuasaan dan para pengawas pemerintahan baik dari unsure legislative maupun langsung masyarakat untuk terus memantau pelaksanaan pengembangan ini sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Are we selecting e-government projects in the best way?

Dalam pengembangannya, system ini tidak diperlukan pengembangan yang besar-besaran, pengembangannya dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan situasi yang ada. Satu hal yang perlu diperhatikan, keberhasilan pengembangan tersebut dalam tahap awal akan membawa angin segar dan energi serta motivasi yang sangat berarti bagi pengembangan selanjutnya. Untuk memastikan agar pengembangan tersebut berjalan dengan baik, perlu kiranya melakukan perbandingan ke berbagai daerah lainnya yang telah sukses melaksanakan pengembangan seperti yang direncanakan. Tetapi sebagai catatan, pengembangan yang dilakukan bukan menjiplak secara utuh dari yang telah dilaksanakan karena situasi dari masing-masing daerah jelas berbeda. Selain itu, survey dan studi kelayakan merupakan poin lain yang harus diperhatikan. Diharapkan dengan adanya survey dan studi kelayakan tersebut, pemilihan jenis sasaran awal dari pengembangan e-government tepat memenuhi sasaran yang diinginkan. Project tersebut dikembangkan untuk tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan efektifitas serta efisiensi jalannya pemerintahan, bukan semata-mata hanya karena kehendak pelaksana pemerintahan.

How should we plan and manage e-government projects?

Efektifitas dari pelaksanaan pengembangan adalah kunci utama dari suksesnya pengembangan tersebut, pelaksanaan yang tepat waktu, penggunaan anggaran yang tepat serta kordinasi yang baik antara pelaksana dan pengawas dari pengembangan tersebut. Selain itu jaminan serta dukungan dari pemegang kekuasaan juga sangat diperlukan selain dukungan dari masyarakat yang ada. Karena itu perlu dikembangkan sebuah system perencanaan yang matang agar dalam pengembangannya tidak terjadi hambatan dan halangan dari pihak manapun.

How will we overcome resistance from within the government?

Pola kerja para pelaksana pemerintahan itu sendiri kadangkala menjadi hambatan bagi pengembangan system tersebut. Banyak pelaksana pemerintahan merasa bahwa pengaplikasian system e-government tersebut seperti akan menelanjangi seluruh aktifitas yang mereka lakukan selama ini. Dua hambatan terbesar yang biasanya terjadi adalah bahwa banyak pelaksana pemerintahan beranggapan sistem tersebut akan mengurangi kesempatan mereka untuk ‘bermain’ yang selama ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan jabatan yang ada, sehingga kesempatan untuk melakukan korupsi disegala bidang semakin kecil serta pengembangan system ini akan membawa dampak baru bagi mereka, karena harus belajar kembali dan memulai sistem baru yang kadangkala hal ini sangat memberatkan. Untuk itu diperlukan kemampuan pemegang keputusan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut diatas, agar tidak menjadi batu sandungan dalam pengembangan sistem ini. Pengawasan dari pihak luar, pemberian training dan workshop yang berkesinambungan serta pemberian penghargaan bagi para staf yang berprestasi merupakan beberapa hal yang dapat mengurangi kemungkinan hambatan yang ada.

How will we measure and communicate progress? How will we know if we are failing?

Diperlukannya sebuah parameter dan standarisasi untuk memastikan pelaksanaan pengembangan tersebut. Adapun standarisasi tersebut dimulai dari standarisasi kemampuan pemerintah beradaptasi dengan sistem tersebut, seberapa banyak pelayanan yang dapat meningkat serta standarisasi dampak dari pengembangan sistem tersebut, seperti apakah sistem tersebut dapat mengurangi anggaran yang ada, apakah pekerjaan semakin efisien dan sebagainya. Selain itu diperlukan dibuat sistem pengawasan yang berkesinambungan sejak sistem itu dikembangkan hingga waktu pelaksanaan dan pemeliharaannya untuk memastikan apakah tujuan sistem tersebut telah tercapai. Pengawasan ini dapat dilakukan secara resmi oleh pihak legislatif yang berwenang sebagai pengawas pemerintahan juga oleh masyarakat yang diwakili oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berkompeten.

What should our relationship be with the private sector?

Dalam pengembangannya pemerintah tentu membutuhkan dukungan dari para ahli dan pihak-pihak yang telah berpengalaman, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan. Peran pihak ketiga bukan hanya sebagai bagian dari ‘outsourcing’ tetapi partner kerja yang saling menguntungkan. Pemilihan kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan baik dengan para pemain lokal, nasional ataupun multinasional. Semua itu sesuai dengan besar beban pekerjaan yang ada. Satu hal yang patut dicatat, dengan adanya pengembangan e-government ini, pemerintah sebaiknya dapat mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan bagi pihak lokal, sehingga alih generasi dari para praktisi multinasional dapat dengan cepat dilaksanakan, selain itu pemerintah harus memperhatikan seluruh data dan informasi sebagai hasil dari pengembangan system e-government tersebut tidak jatuh dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk kepentingan mereka.

How can e-government improve citizen participation in public affairs?

Partisipasi dari masyarakat umum adalah hal yang utama dalam pengembangan e-government, karena pengembangan tersebut dilaksanakan dengan tujuan akhir, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat berupa sebagai pengawas jalannya pengembangan, pemberian informasi dan saran bagi pengembangan serta memanfaatkan dan memelihara dengan baik dari system e-government yang telah berjalan. Cara kerja dari partisipasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membentuk komunitas pengawasan, melalui tulisan dan diskusi-diskusi bersama seperti seminar, pertemuan antara masyarakat dan pemerintah. Pengembangan e-government yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, sudah seharusnya mengikuti kemampuan daya serap masyarakat tersebut. Sosialisasi dengan berbagai cara adalah langkah-langkah yang tidak boleh dilupakan, baik sejak implementasi tersebut hingga tahap pemeliharaan.

PENUTUP

Diharapkan dengan memahami kesepuluh faktor diatas, seluruh unsur pendukung dari pengembangan e-government di Indonesia (pemerintah, praktisi, kalangan akademisi yang berkonsentrasi di pengembangan e-government serta masyarakat luas) dapat memahami dengan jelas apakah sistem e-government yang sedang diterapkan di Indonesia telah memenuhi seluruh criteria yang ada dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ataukah system tersebut hanya berupa program sesaat tanpa tujuan akhir yang jelas, krena perlu diperhatikan bahwa seluruh pengembangan tersebut tentunya berasal dari APBN atau APBD. Kesepuluh faktor ini bukanlah ditujukan sebagai penghambat dari pengembangan sistem itu sendiri tetapi diharapkan dengan adanya kesepuluh faktor ini, pengembangan tersebut dapat berjalan dengan baik, benar dan efisien. Dukungan dari seluruh unsur yang ada merupakan energi yang paling utama untuk memulai. Pemerintah disatu sisi, dengan niat yang tulus berusaha mengimplementasikan sistem e-government ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, para praktisi dan pelaksana pengembangan teknologi informasi berusaha mencurahkan seluruh energi yang ada untuk membantu pemerintah mengembangkan sistem tersebut tanpa berfikir untuk mencari kesempatan dan kepentingan sesaat serta disisi lain, masyarakat dan seluruh komponen bangsa yang merasakan manfaat dari pengembangan sistem tersebut, terus-menerus memantau pengembangannya dan memberikan feedback bagi pengembangan selanjutnya. Jika seluruh unsur ini dapat memahami fungsi masing-masing, tidak dapat dipungkiri jika nantinya kita akan memiliki sistem e-government yang bekerja dengan baik, efektif dan efisien. Semoga !..